Penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai satuan pendidikan, termasuk di SMPN 88, memicu gelombang diskusi, terutama terkait Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 dirancang sebagai jantung dari kurikulum baru, bertujuan membentuk karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Namun, muncul pertanyaan kritis di kalangan masyarakat dan orang tua: Benarkah P5 Cuma Habiskan Waktu dan Biaya Orang Tua? Judul ini menyoroti perdebatan sengit mengenai efektivitas implementasi kurikulum. Dua kata kunci yang menjadi fokus di artikel ini adalah “Kurikulum Merdeka” dan “Biaya Orang Tua”.
Esensi Kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal siswa. P5, sebagai bagian integral, seharusnya menyediakan platform bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas, melampaui pembelajaran teoretis di kelas. Namun, di lapangan, implementasi sering kali menghadapi kendala signifikan, terutama dari segi logistik dan pendanaan.
Salah satu kritik utama yang paling sering disuarakan adalah bahwa proyek-proyek P5, yang seharusnya menggunakan sumber daya lokal dan sederhana, justru berakhir membutuhkan bahan, peralatan, atau kegiatan yang memerlukan pengeluaran tambahan. Keluhan mengenai peningkatan Biaya Orang Tua muncul ketika sekolah, secara eksplisit atau implisit, meminta sumbangan dana, mewajibkan pembelian material tertentu, atau menyelenggarakan kegiatan di luar sekolah yang memerlukan biaya transportasi. Jika proyek tidak direncanakan dengan hati-hati, P5 bisa berubah dari pengalaman belajar menjadi beban finansial yang tidak terduga bagi keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain masalah Biaya Orang Tua, aspek waktu juga menjadi sorotan. Meskipun P5 dialokasikan dalam jam pelajaran, implementasi yang kurang terorganisir dapat mengganggu jadwal belajar reguler atau menuntut waktu tambahan dari siswa di luar jam sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi waktu belajar, apalagi jika proyek yang dilaksanakan dinilai kurang relevan atau tidak berhasil mencapai tujuan penguatan karakter yang diharapkan.
Untuk menanggapi keraguan bahwa P5 Cuma Habiskan Waktu dan Biaya Orang Tua, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari pihak SMPN 88. Sekolah wajib memastikan bahwa:
- Desain Proyek Sederhana: Proyek dirancang agar dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, mengedepankan pemanfaatan barang bekas atau sumber daya alam lokal.
- Komunikasi Jelas: Sekolah harus mengomunikasikan tujuan P5 dengan jelas kepada orang tua dan mengundang masukan mereka mengenai kendala biaya dan waktu.
- Keterlibatan Guru: Guru perlu dilatih untuk mengelola proyek secara efektif, memastikan bahwa proyek tetap fokus pada tujuan pembelajaran karakter dan bukan hanya hasil fisik yang mahal.
Pada akhirnya, keberhasilan Kurikulum Merdeka dan P5 di SMPN 88 akan diukur bukan hanya dari nilai akademik, tetapi dari seberapa baik ia dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila tanpa menciptakan ketidaksetaraan atau membebani Biaya Orang Tua. Transparansi dan kreativitas dalam pelaksanaan adalah kunci untuk menjadikan P5 sebagai proyek yang memberdayakan, bukan memberatkan.